Polres Jaktim mengambil langkah progresif dengan menjalin kemitraan strategis bersama organisasi masyarakat setempat untuk menekan aksi premanisme yang kerap mengganggu ketertiban umum. Kolaborasi unik antara penegak hukum dan elemen masyarakat ini menandai babak baru dalam pendekatan penanganan kejahatan jalanan yang lebih preventif dan partisipatif.
Sinergi Penegakan Hukum Berbasis Komunitas
Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly selaku Kapolres Metro Jaktim menjelaskan bahwa pendekatan kolaboratif ini dibangun melalui dialog intensif dengan berbagai ormas di wilayah hukumnya. “Kami telah membangun komitmen bersama untuk menciptakan Jakarta Timur yang bebas dari praktik-praktik premanisme,” tegasnya. Model kemitraan ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan telah dirancang dengan mekanisme pengawasan timbal balik yang terstruktur.
Inisiatif ini mencakup pembentukan forum komunikasi rutin antara kepolisian dengan pimpinan ormas, penyusunan kode etik bersama, serta mekanisme pelaporan dini terhadap potensi gangguan kamtibmas. Ormas yang terlibat berperan aktif sebagai mitra kepolisian dalam menciptakan sistem pengawasan masyarakat (community watch) yang lebih efektif.
Pendekatan Preventif melalui Pemberdayaan Masyarakat
Strategi Polres Jaktim ini berangkat dari pemahaman bahwa premanisme seringkali bersumber pada masalah sosial ekonomi. Alih-alih hanya mengandalkan tindakan represif, program ini menyertakan komponen pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha kecil. Ormas dilibatkan sebagai jembatan antara kepolisian dengan lapisan masyarakat yang rentan terlibat aksi premanisme.
Beberapa pasar tradisional dan kawasan rawan di Jakarta Timur telah menjadi pilot project program ini. Hasil awal menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus pemalakan dan pengrusakan sejak diterapkannya model kemitraan ini tiga bulan terakhir. Tokoh masyarakat setempat mengapresiasi pendekatan yang lebih manusiawi ini.
BACA JUGA : Dua Pelaku Pembacokan dalam Tawuran Jakut Diamankan Polisi
Tantangan dan Strategi Keberlanjutan
Meski menunjukkan progres positif, inisiatif ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain resistensi dari oknum yang selama ini diuntungkan dari praktik premanisme, serta kebutuhan akan pendanaan berkelanjutan untuk program pemberdayaan. Polres Jaktim merespons ini dengan menyusun skema evaluasi triwulanan dan melibatkan lebih banyak stakeholder seperti akademisi dan dunia usaha.
Keberhasilan program ini di Jakarta Timur berpotensi menjadi model nasional untuk penanganan premanisme berbasis kolaborasi. Pendekatan yang menekankan pada pencegahan dan penyelesaian akar masalah ini dinilai lebih berkelanjutan dibanding metode represif konvensional.